Majalah SembadaPublikasi

Forum Diskusi Rektor, Awal Sinergi Pemerintah dan Perguruan Tinggi

Menyadari potensi sumber daya yang didukung oleh banyaknya Perguruan Tinggi yang ada di wilayah Kabupaten Sleman, maka Pemkab Sleman menyelenggarakan forum diskusi antara Pemkab Sleman dengan rektor/pimpinan perguruan tinggi se-Kabupaten Sleman. Forum diskusi ini dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2011 di rumah dinas Bupati Sleman. Acara ini dihadiri oleh seluruh kepala instansi di lingkungan Pemkab Sleman, direktur BUMD dan pimpinan/ rektor perguruan tinggi se- Kabupaten Sleman.

Bupati Sleman menyampaikan bahwa visi pembangunan Kabupaten Sleman yaitu : “Mewujudkan masyarakat yang sejahtera lahir dan batin, berdaya saing dan berkeadilan gender.” Visi pembangunan ini lebih ditekankan pada bidang pendidikan, kegiatan perekonomian dan pemberdayaan masyarakat. Penekanan ini didasarkan pada tingkat pertumbuhan penduduk Sleman 2010 yang sangat tinggi, terlebih adanya penduduk migran (kipem) terkait dengan keberadaan Sleman sebagai sentra pendidikan di DIY. Oleh karena itu Pemkab Sleman perlu membangun sinergi dengan perguruan tinggi sesuai dengan perannya masing-masing.

Forum diskusi ini merupakan sarana komunikasi antara Pemkab Sleman dengan Perguruan Tinggi. Penyelenggaraan forum diskusi dengan pimpinan perguruan tinggi ini merupakan tindak lanjut dari program sambang kampus yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya. Program sambang kampus ini kurang efektif selain karena waktu kunjungan yang tidak pasti, juga karena kadang tidak berhasil mempertemukan para decision maker. Oleh karena itu, melalui forum diskusi ini diharapkan dapat lebih efektif karena langsung mengumpulkan seluruh pimpinan dalam satu forum untuk mewujudkan visi bersama.

 

 

Sleman sebagai laboratorium

Sinergi pertama yang dapat dilaksanakan adalah dengan menjadikan Sleman sebagai laboratorium pertama dalam melakukan Tri Dharma Perguruan Tinggi, baik melalui KKN tematik maupun pelaksanaan program lain.

Bupati Sleman menyatakan bahwa Sleman siap menjadi laboratorium sosial bagi program-program yang dicanangkan pemerintah. Misalnya saja dalam program pengentasan kemiskinan, dari 22,9% program pemerintah pusat baru terlaksana 6,9. Oleh karena itu perguruan tinggi diharapkan dapat berkontribusi dalam program ini, misalnya dengan memberikan bantuan beasiswa dengan prioritas bagi anak didik dari Kabupaten Sleman.

Instrumen pencapaian masyarakat yang sejahtera adalah pendidikan. Sejak 2 tahun yang lalu, Pemkab Sleman menetapkan bahwa setiap anak dengan KK Sleman harus lulus minimal hingga tingkat SMA/SMK. Oleh karena itu, Pemkab Sleman berusaha maksimal memberikan akses pendidikan kepada seluruh anak usia sekolah termasuk anak dari keluaraga miskin.

Bagi anak-anak dari keluarga miskin, Pemkab Sleman memberikan bantuan kepada anak didik dari keluarga miskin. Misalnya, melalui bantuan dana pendidikan sebesar Rp 1,8 juta per anak per tahun bagi anak didik dari keluarga miskin yang menempuh penididkan di SMK. Pemkab Sleman juga senantiasa berupaya meningkatkan kualitas pendidikan dan pemerataan kualitas pendidikan. Upaya ini ditempuh dengan memperbanyak sekolah berstandar ISO. Melalui berbagai upaya ini diharapkan agar anak didik memiliki kemampuan berwiraswasta, mandiri dan berkualitas tinggi.

Pemkab Sleman juga mengharapkan agar anak didik yang memiliki kecerdasan tinggi dapat diterima di perguruan tinggi tanpa biaya/ beasiswa. Oleh karena itu, Pemkab Sleman mengharapkan para pimpinan perguruan tinggi dapat bekerjasama mewujudkan hal ini.

Pemkab Sleman juga telah berpartisipasi dalam pengembangan potensi melalui riset dan penelitian. Partisipasi ini dituangkan dalam bentuk Dewan Riset Daerah. Pemkab Sleman mengharapkan keterlibatan perguruan tinggi dalam riset melalui wadah Dewan Riset Daerah ini.

 

Bantu pendampingan

Terkait dengan penanganan pasca bencana erupsi Merapi tahun 2010 lalu, Pemkab Sleman juga mengharapkan perguruan tinggi untuk berperan serta dalam upaya recovery, rehabilitasi dan rekonstruksi. Pemkab Sleman telah menetapkan 9 dusun di kawasan KRB III tidak lagi diperbolehkan adanya bangunan permanen. Oleh karena itu, Pemkab Sleman mengharapkan agar perguruan tinggi dapat melakukan langkah yang selaras dengan Pemkab Sleman yaitu tidak memfasilitasi 9 dusun yang dinyatakan tidak layak huni.

Namun demikian, Pemkab Sleman mengharapkan agar perguruan tinggi dapat berperan dalam pendampingan kepada keluarga korban erupsi Merapi. Pendampingan dari perguruan tinggi meliputi bimbingan konseling, pelatihanteknis dan ketrampilan bagi keluarga untuk berusaha. Diharapkan dengan bekal pelatihan ini para korban erupsi dapat bangkit dan berusaha untuk meningkatkan kemampuan ekonomi dan kesejahteraan keluarganya.

Selain pendampingan bagi korban erupsi, untuk mepercepat pemulihan ekonomi pasca bencana, perguruan tinggi juga perlu memberikan pendampingan dan pelatihan bagi para pedagang pasar tradisional. Perguruan tinggi juga diharapkan dapat memberikan bantuan teknis dan bimbingan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan pedagang pasar tradisional untuk melindungi tergesernya pasar tradisional dari pasar modern.

 

 

Dari PKL hingga riset teknologi

Forum diskusi ini dengan para pimpinan perguruan tinggi ini ternyata berjalan dengan sangat menarik. Banyak ide dan gagasan yang muncul dan disampaikan oleh perwakilan perguruan tinggi yang patut ditindak lanjuti. Misalnya usulan tentang perlunya penyusunan agenda riset daerah untuk menata riset-riset yang akan diimplementasikan di Kabupaten Sleman.

Seperti yang disampaikan oleh Ilham, salah satu peserta diskusi dari STTNAS yang menyatakan bahwa sebanyak 170.000 mahasiswa di Sleman yang berada di PTS menyumbang minimal Rp. 1.000.000 melalui iuran SPP. Dari sejumlah dana tersebut hanya 14% hingga17% yang masuk sebagai sumbangan penyelenggaraan pendidikan sedangkan sisanya dikembalikan untuk pengembangan dan pengabdian masyarakat. Selama ini STTNAS, Amikom, dan UNY (Diploma 3) menghasilkan karya yang dapat diimplementasikan di lingkungan masyarakat, namun sayangnya justru diimplementasikan di luar daerah. Oleh karena itu Pemkab diharapkan dapat mengarahkan kemana karya dan program pengabdian masyarakat tersebut dapat diberikan  dan diimplementasikan di wilayah Kabupaten Sleman.

Maryatmo, perwakilan dari Universitas Atma jaya menyampaikan bahwa selama ini PTN dan PTS belum dapat melakukan peningkatan pendidikan bagi masyaraklat kurang mampu. Padahal saat ini PTN justru melakukan mekanisme pasar sehingga justru pendidikan bagi masyarakat kurang mampu tidak tersentuh. Oleh karena itu, mohon PTN yang mendapatkan subsidi dari pemerintah dapat memberikan kontribusi untuk pendidikan murah. Perwakilan dari Atmajaya ini juga minta agar Pemkab Sleman juga melakukan pemerataan pelayanan kesehatan yang merupakan bagian makro dari pembangunan daerah.

Muhammad Nurcholis, Wakil Rektor Bidang Kerjasama UPN menyatakan bahwa PTS membutuhkan bantuan dari Pemkab Sleman untuk mengesahkan proposal-proposal yang disusun untuk mendapatkan bantuan hibah dari Kementrian sebab program-program hibah tersebut harus diketahui dan disetujui sehingga mendapat payung kerjasama oleh kepala Daerah setempat.

Terkait bantuan untuk korban Merapi, PTS akan melakukan penghijauan dan pembuatan lab lapangan (Jurusan Geologi), untuk mengusulkan agar Merapi menjadi heritage yang unik dengan adanya kearifan lokal, dan kehidupan sosial di tempat tersebut.

Nandan Sutrisno, perwakilan dari UII menyampaikan harapannya agar Pemkab Sleman dapat melakukan koordinasi dan sosialisasi peta potensi dan kebutuhan sehingga perguruan tinggi tidak perlu melakukan assessment dalam melakukan program-program yang dibutuhkan masyarakat.

Sedangkan perwakilan dari UNY menyampaikan bahwa beasiswa bagi keluarga miskin sudah diberikan bagi KK miskin yaitu Rp2,4 juta untuk pendidikan dan Rp 3,6 juta untuk kebutuhan hidup khususnya bagi mahasiswa DIY dan Jateng. Akan tetapi sayangnya Sleman belum. Disampaikan pula bahwa UNY punya jatah 400 orang anak didik yang diberikan beasiswa. UNY juga mengharapkan agar Pemkab dapat membantu penyediaan buku sedangkan SPP dapat ditanggung oleh perguruan tinggi. UNY juga mengharapkan agar program-program Pemkab Sleman selama 5 tahun mendatang dapat disosialisasikan kepada seluruh perguruan tinggi se-Kabupaten Sleman. Terkait dengan penataan PKL di area kampus UNY, sudah diusulkan pembinaan PKL dalam bentuk koperasi. Namun demikian UNY menyatakan bahwa PKL di jalan Kolombo masih sulit untuk ditangani.

Banyak perguruan tinggi yang telah membangun teknologi tepat guna dan berharap dapat menjadi subyek dalam pembangunan di Kabupaten Sleman. Pemkab Sleman sangat mengharapkan agar perguruan tinggi dapat mengangkat nama Sleman melalui instrumen penelitan. Berbagai tawaran kerjasama juga disampaikan oleh masing-masing perwakilan perguruan tinggi. Tawaran kerjasama tersebut baru dapat ditindaklanjuti bila telah memiliki payung hukum. Sampai saat ini Pemkab Sleman telah membuat 26 MoU dengan perguruan tinggi yang terdaftar di wilayah Kabupaten Sleman dan siap dilakukan koordinasi lebih lanjut. ***

Comment here