ArtikelPublikasi

Akte Terlambat Lebih dari Setahun Tidak Pakai Sidang Lagi

Permohonan pembuatan akte terlambat lebih dari satu tahun tidak lagi harus melalui penetapan pengadilan. Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan keputusan Nomor 11 tahun 2013 mengenai pengabulan gugatan yang diajukan oleh Mutholib, seorang tukang parkir di Wonokromo, Surabaya. Mutholib menggugat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 mengenai aturan permohonan akte terlambat lebih dari satu tahun harus melalui penetapan pengadilan. MK mengabulkan permohonan tersebut sehingga terhitung mulai tanggal 1 Mei 2013, permohonan akte terlambat lebih dari satu tahun tidak lagi harus melalui penetapan pengadilan. Kewenangan sepenuhnya berada pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat.
Permohonan akte kelahiran naik 100%
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman telah menindaklanjuti keputusan tersebut dengan menerbitkan surat edaran nomor 474.1/474 tentang permohonan akte kelahirran yang melebihi 60 hari sejak tanggal kelahirannya. Surat Edaran ini ditujukan kepada camat di Kabupaten Sleman. Isi surat edaran tersebut adalah himbauan untuk menginformasikan pada masyarakat bahwa sejak 1 Mei 2013 Dinas Dukcapil Sleman melayani permohonan akte terlambat lebih dari satu tahun tanpa penetapan pengadilan.
Sejak edaran tersebut dikeluarkan, terjadi lonjakan kenaikan jumlah permohonan akte di Dinas Dukcapil Sleman. Sebelum adanya keputusan MK, rata-rata perhari Dinas Dukcapil Sleman hanya menerima 50 permohonan akte, saat ini Dinas Dukcapil melayani hingga 100 permohonan akte perharinya. Keputusan MK yang memangkas proses pengajuan akte ini membuat masyarakat berduyun-duyun untuk mengajukan permohonan akte bagi keluarganya yang belum memiliki akte kelahiran. Hal ini juga dikarenakan bahwa permohonan akte terlambat melalui penetapan pengadilan tersebut memerlukan biaya tinggi dan waktu yang lama karena harus menunggu waktu untuk sidang.
Hanya 5 Hari
Dalam sebulan, sejak tanggal 1 Mei hingga 31 Mei 2013 Dinas Dukcapil mampu menyelesaikan sekitar 300 permohonan akte. Jumlah tersebut hanyalah jumlah pemohon akte terlambat atau lebih dari 60 hari. Sementara untuk bayi yang baru lahir sudah akte-minded artinya bahwa para orangtuanya sudah memiliki kesadaran bahwa akte kelahiran adalah dokumen penting yang harus dimiliki oleh seorang anak dan akte juga merupakan salah satu hak anak.
Saat ini menurut Supardi, jumlah penduduk yang memiliki akte kelahiran baru 55% dari jumlah penduduk Sleman. Dengan demikian, potensi yang harus dikerjakan oleh Dinas Dukcapil masih cukup besar. Dengan aturan dan birokrasi yang telah dipangkas ini diharapkan warga masyarakat juga semakin memiliki kesadaran untuk mencatatkan setiap kelahiran yang terjadi. Hal ini dikarenakan, akte kelahiran merupakan dokumen penting yang diperlukan dalam setiap pengurusan surat-surat misalnya paspor, pendidikan dan lain-lain. Bagi warga tidak mampu/miskin, Dinas Dukcapil melakukan jemput bola dan tidak memungut biaya. Sementara bagi orang tua yang tidak memiliki surat nikah, dapat melakukan sidang isbat di pengadilan agama. Kalaupun surat nikahnya hilang, dapat dicarikan surat keterangan kehilangan. Akan lebih baik lagi jika masih ada fotokopi dan register nomornya maka masih bisa dicarikan salinan/duplikatnya di Kantor Urusan Agama di wilayahnya.
Sesuai penuturan Kadinas Dukcapil, pelayanan pengurusan akte kelahiran tidak memerlukan waktu yang lama. Sesuai dengan SOP pengurusan akte kelahiran hanya diperlukan 5 hari kerja, sama dengan pengurusan akte yang tidak terlambat.
Bagi warga masyarakat yang ingin mengajukan permohonan akte kelahiran dan informasi lainnya mengenai kependudukan dan catatan sipil bisa menghubungi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman, Jalan Pringgodiningrat, Telpon 868405 pesawat 1205. ***(antz)

Comment here