Skip to navigation Skip to content

Search for:

Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman

Profil
Berita
Agenda
Produk
Info Publik
Galeri Foto
Kontak
E-PPID

Search for:

Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman

Profil
Berita
Agenda
Produk
Info Publik
Galeri Foto
Kontak
E-PPID

Recent News

EVALUASI PELAKSANAAN SAKIP DAN RB KABUPATEN SLEMAN 23/09/2020
PEMKAB SLEMAN BERLAKUKAN PENEGAKKAN DAN PENDISIPLINAN BAGI PELANGGAR PROTOKOL KE... 09/09/2020
PEMKAB SLEMAN IMBAU MASYARAKAT HATI-HATI BERKEGIATAN DI DEKAT SALURAN LISTRIK 05/08/2020
PEMKAB SLEMAN AKAN LAKUKAN TES SWAB MASSAL DI SEJUMLAH PONDOK PESANTREN 27/07/2020
KPU SLEMAN LAKUKAN PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH 09/07/2020

Home
Uncategorized
Standar Operasional Prosedur (SOP) PPID

Standar Operasional Prosedur (SOP) PPID

22/01/20200

Standar Operasional Prosedur (SOP) PPID

0shares

Post navigation

Previous Article

SLEMAN SERAHKAN LAPORAN KEUANGAN KE BPK, HUMAS SELENGGARAKAN JUMPA PERS

SAMBUT PEMBUKAAN JOGJA HEBOH, HUMAS SELENGGARAKAN NGOPI BARENG

Comment here Cancel reply

Comment

Name *

Email *

Website

Current ye@r *

Leave this field empty

ALAMAT KANTOR

Kantor : Jl. Parasamya, Kec.Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55511
Telp. (0274) 868405 ext.1149-1150
Fax. (0274) 868945
Email : setda@slemankab.go.id
Web : https://setda.slemankab.go.id

AKUN INSTAGRAM

humassleman

Akun Resmi Humas Pemkab Sleman
🏛Bagian Humas dan Protokol Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman, DIY
setda.slemankab.go.id

Pemkab Sleman Berikan BST Pada Pekerja Ter-PHK

Pemkab Sleman Berikan BST Pada Pekerja Ter-PHK

Sebanyak 57 orang pekerja ter-PHK terima Bantuan Sosial Tunai (BST) dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sleman. Penyerahan secara simbolis dilakukan oleh Bupati Sleman pada lima orang karyawan ter-PHK di Pendopo Parasamya, Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman, Senin (26/10/2020).

Kepala Disnaker Kabupaten Sleman, Sutiasih menjelaskan bahwa pihaknya berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Sleman mengusulkan 131 orang penerima BST. Usulan tersebut berdasar dari usulan Pemerintah Desa ke Disnaker Sleman lengkap dengan persyaratan dilampiri KTP Sleman, KK, surat keterangan PHK dan sejenisnya.

Dari jumlah tersebut, berdasarkan hasil verifikasi dan validasi calon penerima BST pekerja ter-PHK yang layak mendapat bantuan sebanyak 57 orang. “Dari usulan 131 orang tersebut NIK aktif sebanyak 108 orang. Tidak layak karena keluarga PNS dan keluarga perangkat sebanyak 5 orang dan sudah masuk penerima program lain 46 orang, sehingga yang layak hanya 57 orang,” jelas Sutiasih.

Menurutnya data pekerja yang dirumahkan dan ter-PHK selama tanggap darurat selama 1 Maret hingga 31 Agustus 2020 sebanyak 1.084 orang dengan rincian dirumahkan 585 orang dan PHK 499 orang. BST sebesar Rp 200.000,- yang diberikan pada bulan September-Desember 2020 ini bertujuan untuk membantu meringankan beban pekerja yang diputus hubungan kerja oleh perusahaan akibat dampak Covid-19.
“Bagi yang belum menerima bisa mengusulkan melalui pemerintah desa dengan melampirkan persyaratan. Bantuan ini dihentikan jika penerima bantuan telah mendapatkan pekerjaan,: tambah Sutiasih.

Sementara itu Bupati Sleman, Sri Purnomo mengatakan bahwa bantuan yang diberikan ini saling mengisi bantuan lain baik pemerintah pusat maupun daerah. BST ini juga penyaringan terakhir bagi pekerja ter-PHK yang belum mendapatkan bantuan.

“Bantuan ini tidak boleh dobel dan saya berharap bantuan ini sedikit dapat meringankan perekonomian pekerja yang terkena PHK,” ujar Sri Purnomo.

HADAPI CUACA EKSTRIM LA NINA, PEMKAB SLEMAN GELAR

HADAPI CUACA EKSTRIM LA NINA, PEMKAB SLEMAN GELAR APEL SIAGA

Demi mengantisipasi serta mengurangi resiko ancaman cuaca ekstrim La Nina, Pemkab Sleman bersama TNI, Polri dan para relawan menggelar Apel Siaga pada hari Senin (26/10), bertempat di Lapangan Pemda Sleman. Bertindak sebagai Inspektur Upacara pada acara tersebut yakni Komandan Kodim 0732/Sleman, Letkol. Inf. Arief Wicaksana.

Ditemui usai acara tersebut, Bupati Sleman, Sri Purnomo, mengatakan bahwa seluruh elemen, termasuk masyarakat harus selalu siap dan siaga menghadapai potensi bencana La Nina ini. Menurutnya Pemkab Sleman melalui Dinas Lingkungan Hidup juga telah melakukan berbagai langkah, seperti memangkas ranting pohon-pohon besar yang yang ada di tepi jalan.

Ia menambahkan jika cuaca ekstrim ini juga berpotensi menimbulkan bencana lain, seperti banjir dan tanah longsor. Sebab menurutnya La Nina ini dapat mengakibatkan kenaikan intensitas hujan hingga 40 persen.

Sementara Letkol. Inf. Arief Wicaksana, selaku Dandim 0732/Sleman yang juga sebagai Wakil Ketua Pelaksana Penanggulangan Bencana Alam menegaskan pihaknya telah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk menghadapi ancaman cuaca ekstrim ini. Ia juga menyampaikan bahwa seluruh SDM dan peralatan yang dibutuhkan juga sudah siap digunakan ketika terjadi hal yang tak diinginkan nanti.

Joko Supriyanto selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sleman yang juga hadir pada acara apel tersebut menyebutkan pihaknya selalu siap siaga 24 jam penuh setiap hari. Ia juga menyebutkan pihaknya sudah mempersiapkan berbagai peralatan serta logistik yang diperlukan jika terjadi bencana, termasuk ganti rugi untuk korban yang terdampak bencana nantinya.

PERGANTIAN NOMENKLATUR DESA MENJADI KALURAHAN Dal

PERGANTIAN NOMENKLATUR DESA MENJADI KALURAHAN

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah dan terselenggaranya urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), maka Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Desa harus selaras dengan perangkat di pemerintahan DIY.

Hal ini diantaranya dilakukan dengan perubahan sebutan desa menjadi kalurahan, juga termasuk perubahan atau peningkatan urusan yang diampunya.
Menindaklanjuti hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Sleman melakukan pelantikan Lurah yang dilaksanakan pada hari Kamis (22/10), bertempat di Gedhong Pracimosono, Komplek Kepatihan Yogyakarta.

Pelantikan perubahan nomenklatur jabatan tersebut dilakukan oleh Bupati Sleman, Sri Purnomo. Menurutnya hal ini berdasarkan dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

“Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta juga menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah DIY dapat menggunakan penyebutan perangkat daerah dan jabatan pada perangkat daerah DIY, kabupaten/kota, dan desa sesuai dengan kearifan lokal tanpa merubah struktur pada perangkat daerah” jelas Sri Purnomo.

Informasi selengkapnya dapat disimak melalui :
slemankab.go.id/

PERINGATI HARI SANTRI 2020, PEMKAB SLEMAN GELAR AP

PERINGATI HARI SANTRI 2020, PEMKAB SLEMAN GELAR APEL BERSAMA.

Peringati Hari Santri Nasioanl 2020, Pemkab Sleman selenggarakan Apel Bersama di Lapangan Pemda Sleman, Kamis (22/10). Berbeda dengan tahun sebelumnya, dengan menerapkan protokol kesehatan penyelenggaraan tahun ini hanya diikuti oleh beberapa santri saja.

Selain apel bersama, ada pembacaan resolusi jihad, ikrar santri, doa dan sholawatan untuk mendoakan santri, masyarakat Indonesia dan dunia agar diberikan kesehatan serta kekuatan di masa pandemi Covid-19.

Bupati Sleman Sri Purnomo selaku inspektur upacara dalam sambutannya mengajak kepada para santri, pondok pesantren dan juga seluruh masyarakat untuk terus berupaya mencegah penularan COVID-19 ini dengan melaksanakan seluruh protokol kesehatan dengan baik dan benar.

“Meskipun peringatan Hari Santri Nasional tahun 2020 ini dilaksanakan ditengah pandemi COVID-19 ini, namun demikian saya berharap kekhidmatan kegiatan ini tidak berkurang. Dalam menangani dan menanggulangi penyebaran COVID-19 ini seluruh komponen masyarakat harus melakukan sinergi dan bekerja sama tak terkecuali Pondok Pesantren,” katanya.

Load More... Follow on Instagram

LINK TERKAIT

SOSIAL MEDIA

© 2020 . Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman