Berita

FORPI Minta Pemkab Lakukan Pembatasan Keberadaan Toko Modern

Maraknya toko berjejaring/toko modern yang tumbuh subur dimana-mana banyak dikeluhkan masyarakat, terutama pelaku usaha/toko tradisional. Seperti yang terjadi di Corongan Maguwoharjo Depok Sleman di Jalan KH. Muhdi sampai Ringroad Utara Maguwoharjo. Di Corongan tersebut sudah siap satu toko modern yang akan buka, namun oleh warga setempat dikeluhkan, terutama pelaku usaha toko tradisional akan mengalami penurunan omset penjualan bahkan mereka beranggapan akan mematikan usahanya. Untuk mencari solusi tersebut sebagian warga Corongan antara lain Sri Sumarsih, Sigit dan Sapto bersama FORPI Sleman antara lain Octo Lampito, Dr. Hempri Suyatna melakukan audensi dengan Bupati Sleman Kamis 23 Juli 2015.

Pada kesempatan tersebut bupati didampingi antara lain Kepala Bagian Tata Pemerintahan Dra. Endang Widowati, Kepala Dinas Perindakop Drs. Pustopo, Staf Ahli Bupati dan juga Camat Depok Drs. Budiharjo. Kepada Bupati, baik Octo Lampito maupun Hempri Suyatna menyampaikan keluhan menjamurnya toko modern yang marak dimana-mana, kalau hal tersebut dibiarkan berkembang secara bebas maka akan mengurangi omset bahkan mematikan usaha tradisional seperti toko tradisional maupun pasar tradisional. Untuk itu FORPI Sleman maupun sebagian warga Corongan meminta agar perlunya pembatasan keberadaan toko modern, terutama di sepanjang Jl. KH. Muhdi/Corongan Maguwoharjo. Lebih lanjut disampaikan Hempri bahwa pertumbuhan pasar modern tumbuh 31,4 % sedang pasar rakyat minus 8,1 %. Sedang menurut Asosiasi pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) mencatat sekitar 400 los pasar tradisional tutup tiap tahunnya. Pembatasan yang dimaksud yakni Pemkab dapat melakukan pengawasan dan pengendalian toko modern/toko berjejaring sesuai dengan Perda Nomor 18 tahun 2012 tentang Perijinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, dan Peraturan Bupati Nomor 44 tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 18/2012. Selama belum punya ijin dan persyaratan yang lengkap dapat ditindak tegas.

Sementara itu Bupati Sleman menanggapi hal tersebut antara lain menyampaikan bahwa penegakan perda selama ini tetap dilakukan dengan melibatkan SKPD terkait, terutama Satpol PP , hingga bila terjadi pembangunan pasar modern dimana-mana belum tentu sepengetahuan Pemda, dan biasanya mereka membangun lebih dulu. Namun, tambah Sri Purnomo kalau pembangunan toko modern/berjejaring tidak memiliki ijin tentu akan ditertibkan Sedangkan Pustopo pada kesempatan tersebut menambahkan selama ini toko modern biasanya membangun lebih dulu baru mengurus ijinnya, namun pemerintah tetap akan menertibkan, selama ijin belum lengkap tidak boleh dibuka. Untuk membuka toko modern/berjejaring harus ada IUTM ( Ijin Usaha Toko Modern), sebelum memiliki IUTM maka tidak boleh membuka usaha toko modern tersebut. Dan untuk menerbitkan IUTM tersebut perlu persyaratan antara lain harus ada izin HO dulu, termasuk ketentuan menggunakan tenaga kerja 60 % dari warga sekitar, dan mendapat persetujuan warga sekitar minimal 2/3.***

Comment here