Berita

DPRD Poso Berkunjung ke Sleman

posoAwal tahun 2016 ini Kabupaten sleman kembali menerima kunjungan kerja dari Pemerintah Kabupaten Poso Sulawesi tengah. Kunjungan kerja dari Pemkab Poso tersebut diterima Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan Dra. Retno Wisudawati di lantai III Selasa 2 Pebruari 2016. Sedangkan rombongan Pemkab Poso dipimpin Asekda Bidang Hukum NLR.Tandawuya dan Ketua Pansus I Syarifudin Adjobalo.
Maksud kunjungan Pemkab Poso tersebut dalam rangka menimba ilmu untuk bisa diterapkan di kabupaten Poso, karena Pemkab Sleman jauh laebih baik dibanding dengan Pemkab Poso. Jumlah rombongan yang berkunjung di kabupaten sleman tersebut sebanyak 12 orang.
Sementara itu Staf Ahli bupati bidang Pemerintahan dalam sambutannya mewakili paenjabat bupati sleman antara lain menyampaikan bahwa jajaran Pemerintah Kabupaten Sleman senantiasa berkomitmen untuk terus mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) di semua lini pemerintahan dari tingkat kabupaten, Kecamatan hingga Pemerintah Desa. Untuk mendukung pelaksanaan pemilihan kepala desa, Pemerintah Kabupaten Sleman juga memberikan bantuan melalui APBD Sleman yang disesuaikan dengan jumlah pemilih di wilayah desa tersebut. Bagi kepala desa terpilih, Pemerintah Kabupaten Sleman memberikan tunjangan penghasilan berupa TPAPD.
Dalam usaha meningkatkan mutu pelayanan dan penyeleng­ga­­raan pemerin­tahan desa tersebut dan sebagai tindak lanjut dari PP nomor 72/2005, Pemkab Sleman telah menerbitkan 4 buah Perda tentang desa, yaitu Perda nomor 1/2010 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Bagian Dan Kepala Urusan Pada Pemerintah Desa, Perda nomor 2/2010 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Desa, Perda nomor 3/2010 tentang Pendapatan Desa dan Perda nomor 4/2010 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa.
Perda-Perda tersebut semakin melengkapi Perda-Perda tentang desa yang sudah ada yaitu Perda nomor 1/2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Perda nomor 2/2007 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perda nomor 3/2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhenti­an Kepala Desa. Perda-Perda tersebut merupakan upaya untuk mendukung kelancaran pelaksa­na­an tugas dan fungsi pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan kepa­da masyarakat, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta dalam upaya memberdayakan masyarakat desa.
Lebih lanjut disampaikan bahwa sebagai perwujudan demokrasi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa Pemkab Sleman juga memfasilitasi dibentuknya Badan Permusyawaratan Desa yang berfungsi sebagai lembaga pengaturan desa serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
Menindaklanjuti ketentuan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa maka Pemkab Sleman mengatur pembentukan Badan Permusyawatan Desa melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No. 1 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Sedangkan untuk mengatur mengenai tata tertib Badan Permusyawaratan Desa diatur melalui Peraturan Bupati No. 14/ Per.Bup/ 2007.

Comment here