Berita

Bupati : Diperlukan Figur Pol PP Yang Profesional

Pelaksanaan tugas Pol PP dan aparat keamanan dalam penegakan peraturan daerah, penciptaan ketertiban serta ketentraman umum, memiliki tantangan yang besar. Karakteristik potensi gangguan Kamtibmas di wilayah Sleman cukup kompleks. Heterogenitas penduduk, tingginya mobilitas penduduk sebagai konsekuensi sebagai daerah tujuan pendidikan  menyimpan potensi terjadinya gangguan ketertiban dan ketentraman masyarakat. Terlebih, saat ini, di berbagai tempat terjadi peningkatan eskalasi tindak kejahatan dengan bergaram jenisnya, mulai dari tindak kriminalitas, aksi teror, premanisme, hingga konflik sosial maupun SARA. Tantangan tersebut  menuntut kesiapsiagaan seluruh aparatur pemerintah khususnya aparat keamanan untuk menjaga situasi kantibmas yang kondusif, yang mampu memberikan keamanan dan kenyamanan  masyarakat. Demikian disampaikan Bupati Sleman dalam sambutan tertulis  yang dibacakan Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan Drs. H Harjito pada acara Syawalan Sat Pol PP Se Kabupaten Sleman di GOR Pangukan, Sleman, Rabu 12 September 2012.

Ditambahkan Bupati Sleman bahwa dalam melaksanakan tugasnya diperlukan figur anggota Polisi Pamong Praja Profesional.  Untuk itu para anggota Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman dituntut untuk senantiasa meningkatkan  pengetahuan, kemampuan berstrategi, kemampuan dalam  menginteptretasi kebijakan, ketrampilan dan pengendalian diri. Hal ini sangat penting agar ketegasan pol PP dalam melaksanakan tugas tidak diidentikkan dengan kekerasan dan tindakan semena-mena. Selama ini jajaran Pol.PP.Kabupaten Sleman selalu menekankan pendekatan persuasif, sehingga meminimalkan terjadinya konflik. Memang kita harus tegas dalam bertindak. Pemkab Sleman pun tak ragu untuk bersikap tegas dan menindak siapa saja yang tidak displin dan tidak menaati aturan yang ada. Era demokrasi seperti sekarang ini seringkali dimaknai oleh sebagian orang sebagai era kebebasan yang sebebas-bebasnya. Padahal demokrasi adalah tatanan masyarakat yang harus menjunjung tata aturan hukum dan perundang-undangan. Namun justru banyak masyarakat yang mudah melanggar ketentuan hukum termasuk peraturan daerah dengan dalih bahwa saat ini adalah era demokrasi.

Kondisi ini harus menjadi perhatian seluruh anggota Sat Pol PP. Dalam menciptakan ketertiban dan penegakan perda.  Satpol PP harus berani langsung bertindak saat itu juga, jangan menunggu sampai parah baru ditindak. Dengan upaya tersebut diharapkan terjadinya benturan kepentingan dalam upaya menciptakan ketertiban dan penegakkan peraturan dapat diminimalisir.

Setiap Polisi Pamong Praja, harus peka terhadap kondisi lingkungan bahkan terhadap apapun yang terjadi di masyarakat, terutama terhadap kondisi yang berpotensi mengganggu kenyamanan, ketertiban, dan ketentraman. Jika ada oknum masyarakat yang melakukan tindakan yang berpotensi mengganggu kenyamanan, ketertiban, dan ketentraman, dengan langkah yang persuaif segara “karohke”. Tentunya dengan tetap berpegang pada aturan hukum yang berlaku. Seorang Pol PP harus pro aktif, dan jangan hanya bertindak setelah terjadi pelanggaran hukum. Selain itu, dalam melaksanakan tugasnya, perlu sekali kreativitas dan ketepatan dalam menerjemahkan setiap peraturan perundang-undangan.

Acara syawalan tersebut dihadiri oleh seluruh anggota Pol PP se Kabupaten Sleman. Dalam  kesempatan tersebut juga disampaikan Hikmah Syawalan oleh H Sukidi Cokrosuwignyo.

 

Comment here