Berita

DPRD Tanah Bumbu Lakukan Sharing Pengelolaan ADD

Anggota DPRD kabupaten Tanah Bumbu sejumlah 11 orang dengan ketua rombongan ketua DPRD Tanah Bumbu H. Burhanudin, S.Sos. MPd melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Sleman. Rombongan diterima oleh Assekda Bidang Pemerintahan, Sunaryo, SH, MKn di ruang rapat bupati, Senin 25 Pebruari 2013.

Dalam kesempatan tersebut, Burhanudin  menyampaikan bahwa kunjungannya di Sleman dalam rangka silaturahmi dan sharing tentang pengelolaan ADD di kabupaten Sleman yang dirasa sangat baik yang bisa diterapkan di kabupaten Tanah Bumbu. Lebih lanjut disampaikan Burhanudin bahwa  usia DPRD kabupaten Tanah Bumbu sampai saat ini baru 8 tahun 6 bulan. Hal tersebut karena adanya pemekaran dari kabupaten lain. Dengan luas wilayah 566,96 Km2 dengan jumlah penduduk hanya 305 ribuan orang dengan jumlah desa/kelurahan 152  dan 10 kecamatan.

Pada kesempatan tersebut Sunaryo menjelaskan bahwa tujuan pemberian ADD antara lain meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya, juga meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan  berusaha bagi masyarakat desa dan mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

Lebih lanjut disampaikan bahwa besarnya ADD tahun 2013 sebesar Rp. 14.018.569.400,- ada kenaikan hampir 100 % dibanding tahun 2012 yang hanya Rp. 7.551.568.300,- dan penerimaan ADD untuk desa tahun 2013 terbesar 269.792.900 dan terkecil  Rp. 125.682.800,-.Sementara sasaran penggunaan Alokasi Dana Desa untuk pemberdaayaaan masyarakat 70 % dan 30 % nya untuk biaya penyelenggaraan pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

Ditambahkan pula bahwa  pemberdayaan masyarakat yang 70% tersebut diperuntukkan untuk antara lain bantuan operasional lembaga kemasyarakatan desa,  pengadaan sarana prasarana padukuhan sebagai upaya untuk pemerataan pembangunan agar tidak ada kesenjangan antar wilayah di suatu desa, pembangunan kantor dan balai desa dll. Sedang  30%-nya antara lain untuk operasional penyelenggaraan pemerintahan desa (85-95%) dan bantuan operasional penyelenggaraan Badan Permusyawaratan Desa (5-15%). Ditambahkan Kepala Bagian Pemerintahan Desa, Sukarno, SH yang dalam kesempatan tersebut mendampingi Asekda bidang pemerintahan bahwa  operasional penyelenggaraan pemerintahan desa yang 85-95 % tersebut antara lain untuk pendidikan dan pelatihan kepala desa dan perangkat desa dalam rangka peningkatan kapasitas pelaksanaan tugas dan fungsi, pengadaan seragam dinas kepala desa dan perangkat desa, pengisian kepala bagian dan kepala urusan,  pembentukan Badan
Permusyawaratan Desa, alat tulis kantor dll. Sedang bantuan operasional penyelenggaraan BPD (5-15%) antara lain untuk pendidikan dan pelatihan anggota BPD, pengadaan seragam dinas anggota BPD, biaya makan/minum rapat, penjaringan aspirasi masyarakat, alat tulis kantor dll.

Comment here