BeritaHeadline

UPAYAKAN OPTIMALISASI, BAGIAN ORGANISASI SELENGGARAKAN SOSIALISASI PMPRB

Bertempat di Aula Lantai III Setda Kabupaten Sleman pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2020, Bagian Organiasasi mengadakan Sosialisasi Optimalisasi Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMPRB). Kegiatan sosialiasi tersebut diikuti oleh seluruh Perangkat Daerah (PD) dilingkungan Pemkab Sleman. Acara sosialisasi tersebut dibuka oleh Plh. Sekretaris Daerah, Purwatno Widodo, SH.CN. Bertindak sebagai nara sumber dalam kegiatan tersebut Kepala Bagian Organisasi Anton Sujarwa, SH, M.Si; Ir. Sri Puji Lestari Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian dari Inspektorat Kabupaten Sleman dan Nursatyo Nugroho, S.Sos, MPA, Kepala Subbagian Ketatalaksanaan Bagian Organisasi.
Dalam pengarahannya Purwatno Widodo, SH.CN menegaskan bahwa seluruh PD dilingkungan Pemkab Sleman harus “menggenjot” pelaksanaan RB di Kabupaten Sleman. Mengingat pada tahun 2018 Kabupaten Sleman berhasil dilampaui oleh 2 Kabupaten yakni Kabupaten Kulonprogo dengan capaian sebesar 73,96 dan Kabupaten Bantul sebesar 73,61.
Lebih lanjut Purwatno Widodo, SH.CN menambahkan bahwa percepatan pelaksanaan RB meliputi Seluruh pada 8 area perubahan yang meliputi : Manajemen Perubahan, Penataan Peraturan Perundang-Undangan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
Sementara itu Anton Sujarwa, SH, M.Si dalam paparannya menyampaikan bahwa sosialisasi ini perlu dilaksanakan mengingat perkembangan Indeks Reformasi Birokrasi di Pemkab Sleman selama tahun 2017 dan 2018 hanya mengalami kenaikan yang sangat kecil, bahkan cenderung stagnan. Pada tahun 2017 indeks RB Kabupaten Sleman sebesar 72,81 dan pada tahun 2018 sebesar 72,97. Padahal Kabupaten/Kota di Yogyakarta mengalami kenaikan indeks yang signifikan. Di DIY, Kabupaten Sleman berada posisi ke 3 dari bawah diatas Kabupaten Gunungkidul dan Kota Yogyakarta.

Lebih lanjut Anton Sujarwa, SH, M.Si mengungkapkan pada tahu 2020 ini upaya peningkatan pelaksanaan RB di Sleman perlu dioptimalkan mengingat Target Indikator Kinerja Utama dalam RPJMD Slema untuk tahun 2020 ditingkatkan capaiannya yakni sebesar 75,70 dan pada tahun 2021 sebesar 76,00.
Anton Sujarwa, SH, M.Si dalam paparannya mengungkapkan setidaknya ada 6 Rekomendasi Menpan dan RB Atas Implementasi RB di Pemkab Sleman. Yakni meliputi :
1. Sosialisasi dan internalisasi atas berbagai kebijakan RB belum efektif dan merata kepada seluruh pegawai. Pelaksanaan RB lebih banyak dilakukan oleh Perangkat Daerah tertentu saja, sedangkan sebagian besar PD pelaksanaan RB belum banyak dilakukan.
2. Pemkab Sleman belum menetapkan kebijakan pembentukan agen perubahan dan role model secara formal, sehingga percepatan pelaksanaan RB belum dapat diwujudkan.
3. Pembangunan integritas di Pemkab Sleman perlu ditingkatkan, karena belum ditetapkan dan diimplementasikannya kebijakan benturan kepentingan. WBS yang telah dilakukan belum dievaluasi untuk mengukur efektifitasnya
4. Perbaikan kualitas pelayanan publik belum didukung perbaikan proses bisnis dan peningkatan kualitas SDM yang menunjang perbaikan layanan tersebut
5. Pemkab Sleman belum menetapkan kebijakan system pemberian kompensasi kepada penerima layanan, bila layanan tidak sesuai standar.
6. Pemkab Sleman belum berhasil membangun unit yang berpredikat menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Sementara itu Ir. Sri Puji Lestari mengemukakan bahwa bahwa jika tahun lalu PD yang menjadi fokus penilaian sebanyak 10 PD, maka pada tahun 2020 ini penilaian akan dilakukan di seluruh PD yang ada di Kabupaten Sleman. Berkenaan dengan hal tersebut seluruh PD di Kabupaten Sleman perlu mempersiapkan diri, termasuk mempersiapkan bukti-bukti pelaksanaan RB dalam bentuk soft copy.
Ir. Sri Puji Lestari juga mengemukakan bahwa di Kabupaten Sleman hingga saat ini baru ada 1 (satu) PD yang berani menyatakan dirinya sebagai Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) yakni Puskesmas Gamping I.
Sedangkan Nursatyo Nugroho, S.Sos, MPA adalam paparannya menyampaikan bahwa sudah disiapakan file khusus dalam format excel bagi PD untuk diisi dan disertakan bukti pendukungnya dalam format soft copy. Penyediaan file khusus tersebut untuk memudahkan dan menghidari kekeliruan dalam mengisi form. * * * (Bag. Humas)

Comment here