Berita

Sekda : Etika dan Kesopanan Harus Dijaga Dalam Setiap Acara

Semua SKPD dan aparat pemerintah didalam menyelenggarakan pemerintahan tidak dapat terlepas dari pelaksanaan keprotokolan. Penyelenggaraan acara resmi seperti sosialisasi, rapat koordinasi, penerimaan tamu, penandatanganan nota kesepahaman dan sebagainya yang diselenggarakan oleh SKPD tidak dapat dilepaskan dari kegiatan keprotokolan. Demikian disampaikan bupati Sleman dalam sambutan tertulis yang dibacakan Sekda dr. Sunartono , M.Kes saat membuka Forum komunikasi keprotokolan dan pengembangan kepribadian di lantai III Pemkab Rabu 19 Nopember 2014. Lebih lanjut disampaikan bahwa keprotokolan itu merupakan bagian dari sistem penyelenggaraan pemerintahan yang menjamin harga diri, martabat negara dan kelancaran kegiatan di dalam penyelenggaraan acara. Dengan kata lain protokol itu bukan sekadar MC. Untuk menjadi seorang petugas protokol yang mumpuni dibutuhkan beberapa persyaratan diantaranya percaya diri, mengetahui teknis keprotokolan, mampu mengambil keputusan cepat dan tepat, mampu berkomunikasi dengan baik, memahami karakter dan kebiasaan stakeholder, mengerti arti pentingnya pelayanan, kebersihan dan pengamanan serta berpenampilan baik dan rapih. Pengetahuan yang disampaikan tidak hanya bermanfaat untuk menjalankan tugas keprotokolan saja, tetapi juga dalam melaksanakan ketugasan pelayanan masyarakat. Terlebih lagi, saat ini masyarakat sudah semakin kritis dan cerdas sehingga menuntut pamong projo yang bekerja secara profesional.

Masyarakat Sleman yang sangat heterogen merupakan tantangan tersendiri bagi aparat Pemkab Sleman dalam memberikan pelayanan. Untuk itulah diperlukan pamong projo yang pembelajar, yang mau membenahi diri secara terus-menerus dengan meningkatkan kapasitas dan kompetensi. Upaya untuk memberikan pelayanan yang baik sebagai pamong projo juga dapat diwujudkan dengan pelayanan penyelenggaraan suatu acara. Terlebih lagi Kabupaten Sleman memiliki intensitas berbagai kegiatan yang cukup tinggi, baik kunjungan tamu dalam dan luar negeri, maupun kegiatan pembangunan lainnya. Penyelenggaraan berbagai kegiatan tersebut tidak bisa lepas dari keprotokolan karena mau tidak mau, setiap kegiatan yang bersifat resmi atau menyangkut hubungan dengan instansi kelembagaan negara, pemerintah maupun kemasyarakatan, harus memenuhi standar aturan tertentu yang secara umum disebut sebagai keprotokolan. Jika dikaitkan dengan citra pelayanan prima, menjalankan keprotokolan berarti menjadi citra pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan bagi masyarakat. Setelah mengikuti forkom tersebut peserta diharapkan dapat menerapkannya dalam setiap penyelenggaraan acara maupun kegiatan di lingkungan instansi masing-masing. Kedepan, Sekda berharap kecamatan dan desa dapat melaksanakan tugas keprotokolan.
Berkaitan dengan implementasi keistimewaan Yogyakarta dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, memberikan implikasi semua aparat pemerintah daerah di DIY harus memahami budaya Yogjakarta, termasuk juga didalam penyelenggaraan keprotokolan. Walaupun keprotokolan pemerintah telah diatur oleh Undang Undang tetapi nuansa budaya lokal harus tetap dimunculkan. Oleh karena itu forum keprotokolan tersebut juga mengangkat materi pengetahuan tentang busana gagrak Ngayogyakarta. Sunartono juga menambahkan bahwa dalam bahasa Jawa terdapat kandungan karakter sebuah masyarakat yang mampu menghargai dirinya sendiri. Etika kesopanan harus dijaga dalam semua acara pemerintah, walaupun acara semi resmi karena aparat pemerintah menjadi contoh masyarakat.
Sedangkan Kepala Bagian Humas Dra. Endah Sri Widiastuti, MPA melaporkan bahwa tujuan forum komunikasi tersebut untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan aparatur dalam memahami mekanisme pelayanan dan penyelenggaraan keprotokolan di daerah, meningkatkan pengetahuan dan kemampuan untuk memanfaatkan seoptimal mungkin potensi dirinya menuju pelayanan prima yang beretika, juga sebagai wadah komunikasi untuk menyalurkan dan menyamakan persepsi tentang pelaksanaan kegiatan kepotrokolan. Forkom diselenggarakan selama dua hari yaitu Rabu dan Kamis 19-20 Nopember 2014 dengan narasumber dari Ardhana Human Development And Communication Training Yogyakarta dengan materi Manajemen emosi dalam meningkatkan efektivitas kerja, dan semangat kerja etika dan pelayanan prima. Sedangkan pada hari kedua akan disampaikan materi mekanisme pelayanan dan penyelenggaraan keprotokolan di daerah oleh Kepala Bagian Protokol DIY Tejo Purnomo, SH serta Kawruh Ngadibusana Gagrak Ngayogyakarta oleh KRT Suwarna Pringgawidagda.

Comment here