Berita

Pemkab Belitung Timur dan Humas Indramayu Studi Banding Tentang Pemdes dan Kehumasan

Untuk mempelajari hal-hal terkait pemerintahan desa, DPRD Kabupaten Belitung Timur melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Sleman. Kunjungan kerja ini juga dilakukan bersamaan dengan sejumlah staf Bagian Humas Kabupaten Indramayu. Berkenan menerima kunjungan ini adalah Asisten Sekda Bidang Administrasi, R. Djoko Handoyo, SH yang dalam kesempatan ini didampingi oleh Inspektur Kabupaten Sleman, Suyono, SH, MM dan Kepala Bagian Humas Setda Dra. Endah Sri Widiastuti, MPA.
Djoko Handoyo dalam kesempatan ini menyampaikan bahwa untuk mewujudkan komitmen tata pemerintahan yang baik (good governance), Pemkab Sleman berupaya meningkatkan mutu pelayanan dan penyelenggaraan pemerintah desa. Salah satu upaya untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa adalah mewujudkan tata kelola keuangan desa yang tertib, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, Pemkab. Sleman mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, sebagai pedoman setiap pemerintah desa dalam menyusun APBDes. Berdasarkan Peraturan Bupati ini, struktur anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sama dengan struktur APBD, yaitu terdiri dari  pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Setiap bagian struktur APBDesa mempunyai kode rekening tersendiri.
Pemkab. Sleman juga memberikan alokasi dana desa (ADD) dengan mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 23/Per.Bup/2006 tentang Alokasi Dana Desa. Pemberikan ADD ini bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa, pening¬kat¬an kemampuan lembaga kemasyarakatan, pemerataan pembangunan dan untuk mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat. Pada tahun 2012, Pemkab Sleman meng¬anggarkan ADD sebesar Rp. 7,1Milyar. Jumlah ini jauh lebih besar bila dibandingkan Dana Alokasi Desa pada APBD tahun 2011 yang jumlahnya sebesar Rp. 1,7 Milyar. Sedangkan ADD tahun 2010 jumlahnya mencapai Rp 6,8 Milyar lebih.
Disamping upaya penyelenggaraan tata pemerintahan ini, Pemkab Sleman juga mengupayakan transparansi penyelenggaraan pemerintahan sesuai yang dimaksud dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Hal ini dikelola langsung oleh Bagian Humas Setda Sleman yang bertugas merumuskan kebijakan dalam mewujudkan jalinan komunikasi antara Pemkab Sleman dengan masyarakat serta menjadi pintu informasi kebijakan publik kepada masyarakat. Saat ini, Bagian Humas juga melaksanakan tugas sebagai PPID, sesuai dengan amanah UU Keterbukaan Informasi Publik. Pemkab Sleman tidak membentuk PPID, karena fungsi PPID telah dijalankan oleh bagian Humas. Saat ini Pemkab sedang menyelesaikan SOP pelayanan informasi publik.

Comment here