BeritaHeadline

KABUPATEN KEPULAUAN BINTAN DAN KABUPATEN SUMEDANG KUNJUNGI BPBJ SLEMAN

Jumat (3/5) Bagian Pengadaan Barang Jasa (BPBJ) Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman menerima kunjungan kerja dari Bagian Layanan Pengadaan Barang Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Kepulauan Bintan di Ruang Praja 2.

Rombongan Kabupaten Sumedang berjumlah 15 orang dipimpin oleh Asisten Sekda Bidang Pembangunan, Iwa Kuswaeri. Sedangkan rombongan dari Kabupaten Kepulauan Bintan berjumlah 5 orang, dipimpin oleh Asisten Sekda Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Supriyono, S.E, M.Si. Kedua rombongan diterima oleh Kepala Bagian PBJ Kabupaten Sleman, Mirza Anfansury.

Iwa Kuswaeri menyampaikan bahwa Kabupaten Sumedang belum menggabungkan Layanan PBJ dengan LPSE. Maksud kunjungan adalah untuk diskusi tentang SOP Pengadaan, serta bagaimana cara menarik minat PNS agar menjadi fungsional pokja/pokmil pengadaan barang jasa.

Sedangkan Supriyono menyampaikan bahwa Kabupaten Kepulauan Bintan baru membentuk UKPBJ dua bulan yang lalu. Maksud kunjungan adalah untuk diskusi lebih lanjut tentang kelembagaan terkait UKPBJ. Selain itu, Kabupaten Kepulauan Bintan juga ingin mempelajari lebih dalam tentang integrasi eplaning, ebudgeting dengan SiRUP. Terlebih karena Sleman telah mengembangkan eProda sebagai SiRUP lokal. Terkait SOP, Kabupaten Kepulauan Bintan telah bekerjasama dengan KPK, dan menanyakan bagaimana agar jadwal pengadaan dapat berjalan tepat waktu. Apakah di Sleman telah mengembangkan sistem monev pengadaan barang/jasa.

Kepala Bagian PBJ Kabupaten Sleman, Mirza Anfansury menjelaskan tentang kelembagaan UKPBJ Kabupaten Sleman, SOP prosea pengadaan dan bagaimana meminimalisir kontak antara pokja dengan penyedia. Mirza menyampaikan bahwa fungsional PBJ di Sleman baru ada 9 orang, 7 orang ditempatkan di Bagian PBJ sedang 2 orang ditempatkan di OPD. Secara jumlah masih kurang, namun fungsional PBJ Sleman ada yg sudah level nasional.

Terkait dengan integrasi sistem, Sleman saat ini baru mampu mengintegrasikan aplikasi eplaning (SIMRENDA), ebudgeting (SIADINDA), dengan SiRUP melalui eProda. Integrasi belum mencapai ePayment dan eMonev.

Implementasi eProda baru mulai di tahun 2019 ini dan bukan tanpa hambatan. Untuk jadwal pengadaan masih belum bisa tepat waktu karena kendala di OPD pemilik pekerjaan.***(Bag. Pengadaan Barang Jasa)

Comment here