Berita

Jumlah Aparat Sleman Yang Memiliki Sertifikasi Keahlian Barang dan Jasa Masih Belum Sebanding Dengan Jumlah SKPD

Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan aktivitas yang harus dilaksanakan dalam proses pembangunan dan penyelenggaraan secara hati-hati dan cermat. Oleh karena itu sangat diperlukan kesamaan pemahanan dan persepsi  dalam memahami  Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Hal ini sangat penting agar jangan sampai proses  pengadaan barang dan jasa  berujung pada permaslahan hukum.  Hal tersebut disampaikan bupati sleman Drs. Sri Purnomo saat membuka Bimbingan Teknis Pengadaan barang/jasa pemerintah di Aula lantai III BKD Kamis 2 Pebruari 2012. Lebih lanjut disampaikan bahwa Tanggungjawab didalam proses pengadaan barang dan jasa tidak hanya tanggungjawab panitia pengadaan barang dan jasa semata, tetapi juga tanggungjawab para pimpinan SKPD.  Oleh karena itu, pemahaman yang benar dan tepat terhadap pelaksanaan Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, juga harus dimiliki oleh setiap pimpinan SKPD dan bahkan juga semua pejabat struktural. Pimpinan SKPD dan juga para pejabat struktural harus mampu mengendalikan dan mengontrol proses pengadaan barang dan jasa di instansinya masing-masing sesuai dengan prosedur dan regulasi yang ada, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan penyerahan barang.

Banyaknya kasus proses pengadaan ini di tanah air yang masuk ranah hukum, telah menyebabkan banyaknya aparat pemerintah yang tidak mau terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa. Di Sleman aparat yang memiliki aparat yang memiliki sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa sangat terbatas jumlahnya. Jumlah aparat di Lingkungan Pemkab. Sleman yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa, masih kurang dan belum sebanding dengan jumlah SKPD dan jumlah pegawai.

Di lingkungan Pemkab. Sleman terdapat 56 SKPD dengan 13.042 pegawai, sedangkan pegawai yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa baru 287 orang, itupun belum tersebar di seluruh SKPD. Masih terdapat 11 instansi yang belum memiliki pegawai bersertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa, yaitu Kantor Arsip Daerah, Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI, Bagian Pemdes Setda, Kecamatan Depok, Kecamatan Ngaglik, Kecamatan Mlati, Kecamatan Minggir, Kecamatan Moyudan, Kecamatan Tempel, Kecamatan Ngemplak, dan Kecamatan Berbah. Oleh karena itu, Pemkab Sleman senantiasa mendorong dan berupaya agar aparat yang bersertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa, semakin bertambah.

Bupati mengatakan pula bahwa “Kita tidak perlu takut dalam menyelenggarakan proses pengadaan barang dan jasa, terlebih lagi dengan telah diimplementasikannya LPSE (Layanan Pegadaan Secara Elektronik) mulai tahun 2011. Dengan sistem layanan tersebut, prosedur dan sistem sudah baku dan transparan. Namun demikian didalam implementasi LPSE  Panitya  pengadaan barang dan jasa harus meningkatkan kecermatan dan kehati-hatiannya khususnya dalam mencermati kualitas calon penyedia barang dan jasa. Pengecekan keberadaan dan rekam jejak kinerja calon penyedia barang dan jasa harus dilakukan, baik dalam aspek administratif,  fisik dan keuangan”.

Sebagai awal  penyelenggaran LPSE,  pada tahun 2011 lalu baru 33 paket pekerjaan yang dilaksanakan secara e-proc (elektronik). Dengan perincian 3 paket pekerjaan di luar pemkab Sleman dan 30 paket  pekerjaan di lingkungan Pemkab Sleman (14% dari total pekerjaan yang harus dilaksanakan dengan proses lelang).

Dari hasil pelaksanaan LPSE 30 paket tersebut telah diperoleh efisiensi selisih pagu anggaran dan penawaran senilai 10,52% atau kurang lebih Rp 2,268 M. Dengan hasil ini, saya berharap pada tahun ini semua paket pengadaan barang dan jasa yang pelaksanaannya harus dengan sistem lelang harus dilaksanakan melalui LPSE.

Berkenaan dengan hal tersebut, para pimpinan SKPD dan juga para aparat yang telah memiliki sertifikat keahlian Pengadaan Barang/Jasa diharapkan meningkatkan kemampuan dan wawasan tentang proses pengadaan barang dan jasa serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengambangkan sikap kehati-hatian dan kecermatan.

Sedangkan kepala BKD Drs. Iswoyo Hadiwarno dalam laporannya antara lain menyampaikan bahwa  tujuan dan sasaran bimbingan teknis pengadaan barang/jasa taersebut  untuk menambah pengetahuan dan kemampuan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, dengan sasaran para pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, pejabat/panitia pengadaan barang/jasa dan aparat pengawas intern pemerintah yang berjumlah 60 orang. Lebih lanjut disampaikan Iswoyo bahwa  bintek ini dilaksanakan selama 2 hari yaitu hari Kamis-Jumat 2-3 Pebruari 2012 di ruang rapat lantai III BKD. Bertindak sebagai nara sumber dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa  pereintah RI.

Sementara itu Ririh Sudiharjo dari LKPP dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa  metode pemilihan pengadaan barang/jasa lainnya dengan pelelangan (pelelangan umum dan pelelangan sederhana), penunjukan langsung, pengadaaan langsung dan  sayembara/kontes. Dikatakan pula bahwa dengan bintek tersebut karena masih dijumpai dalam prakteknya masih aadanya multi tafsir serta hal-hal yang belum jelas dalam menyikapi Kepres 80/2003, juga system pengadaan barang/jasa pemerintah saat ini belum mampu mendorong percepatan pelaksanaan belanja barang dan belanja modal dalam APBN/APBD. Yang jelas tambah Ririh Sudiharjo, dengan memahami aturan-aturan yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa maka para pejabat akan selamat dari jeratan hukum selama dalam melakukan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Karena sering dijumpai pejabat kena jeratan hokum gara-gara dalam pengadaan barang/jasa tidak sesuai dengan ketentuan, meskipun sebetulnya tidak korupsi dan merugikan negara.

Comment here